Penandatanganan Kerjasama Antara Kejaksaan Tinggi Sultra dengan Perusahaan Umum Bulog Kanwil Sultra

By Penkum Humas 18 Mei 2021, 16:37:41 WIB Berita
Penandatanganan Kerjasama Antara Kejaksaan Tinggi Sultra dengan Perusahaan Umum Bulog Kanwil Sultra

      Pada Hari ini Selasa 18 Mei 2021 bertempat di Aula Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara telah dilaksanakan acara Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. di hadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kepala Kantor Wilayah Bulog Sulawesi Tenggara, Para Asisten di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kabid dan staf Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara dan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Di awali dengan pembacaan doa, kata sambutan dari Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog Sulawesi Tenggara Ermin Tora, SP, kata sambutan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Sarjono Turin, SH.,MH, penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) dan diakhiri dengan foto bersama.

    Kata sambutannya menyampaikan Perum Bulog sebagai Badan Usaha Milik Negara banyak melakukan kegiatan pelayanan kepada masyarakat seperti menjaga ketersediaan stok, pengelolaan aset dan mengadakan ikatan-ikatan perjanjian dengan pihak lain atau stakeholder lain. Dengan adanya Nota Kesepahaman (MoU) ini diharapkan Perum Bulog Sulawesi Tenggara dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal.  

   Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam kata sambutannya menyampaikan menyambut baik atas kepercayaan Perum Bulog Sulawesi Tenggara untuk mengadakan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara terkait dengan persoalan-persoalan hukum. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara juga menyampaikan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan disebutkan selain mempunyai wewenang dibidang penuntutan Kejaksaan juga mempunyai wewenang di bidang keperdataan seperti memberikan bantuan hukum, pelayanan hukum dan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN). Wewenang dibidang keperdataan tersebut bisa diberikan oleh Kejaksaan setelah adanya permohonan dari pihak-pihak yang disertai dengan kronologis dan bukti dukung. Baik melalui jalur Litigasi (melalui gugatan di pengadilan) dan juga melalui jalur Non Litigasi ( Mediasi dan Negosiasi). Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara berharap janganlah Nota Kesepahaman (MoU) ini hanya sekedar formalitas saja, akan tetapi dapat dilanjutkan dengan adanya Surat Kuasa Khusus (SKK).

 




Write a Facebook Comment

Komentar dari Facebook

View all comments

Write a comment

PIMPINAN KEJATI SULTRA

Pengumuman Perubahan atas Pengumuman Nomor: PENG-01/C/CP.2/06/2021 Tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPNS Kejaksaan RI TA 2021 Download Lampiran file : Pengumuman_No_B-2_tentang_Perubahan_Atas_Pengumuman_No_1_tanggal_30_Juni_2021.pdf

Pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPNS Kejaksaan RI Tahun 2021 Download Lampiran file : Pengumuman_No_B-2_tentang_Perubahan_Atas_Pengumuman_No_1_tanggal_30_Juni_2021.pdf

Banner

  • CPNS Kejaksaan RI Tahun 2021