Kejati Sultra

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, maka Kejaksaan Republik Indonesia menyiapkan rencana kerja jangka menengah dan tahunan untuk menindaklanjuti Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang juga mengikuti visi Presiden dan Wakil Presiden periode Tahun 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2025”.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 ini dimaksudkan untuk melaporkan hasil capaian kinerja dan anggaran dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang berlaku 20 (dua puluh) tahunan, perlu disusun dokumen perencanaan strategis Kementerian/Lembaga yang berlaku 5 (lima) tahunan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 2025-2029.

Dokumen SAKIP